sumber foto : http://pembebasantanjungpinang.blogspot.co.id[/caption]Sejarah mencatat, sebelum invasi industri padat modal berdiri kokoh, masyarakat di kampung mayoritas petani dan nelayan. Banyak pesawahan-pesawahan yang ditanami padi, nelayan berbatasan dengan Selat Sunda. Dalam jangka satu tahun misalnya, biasanya masyarakat tidak perlu membeli beras karena stoknya banyak. Untuk mencari lauk bisa ke lautan baik udang, ikan, atau siput yang disediakan oleh alam. Pola hidupnya sederhana.
Alih fungsi lahan semakin hari semakin banyak, merambah ke pemukiman, para investor berlomba-lomba mendirikan pabrik. Mulai dari gula, tepung, baja, besi, hingga kimia. Investasi di sini cukup baik, karena tidak mendapat penolakan yang berarti dari masyarakat. Tergolong mulus di aparatur pemerintah. Masyarakat yang menjual tanahnya ke perusahaan juga tidak ada penolakan yang berarti.
Ketidakdayaan masyarakat berfikir kritis dan logis mampu dimanfaatkan oleh calo tanah. Mengiyakan saja, tanpa mampu berbuat apa-apa, stigma yang masih melekat adalah "wong cilik mah nurut aja" meskipun haknya masih ada dan meminta penjualan bisa lebih mahal. Belum lagi kapitalis birokrat yang berselingkuh dengan calo. Habislah sudah.
Contoh, Karsim (nama samaran) menjual tanahnya kepada Robi (calo tanah) dengan harga 200rb per neter. Robi menjual ke perusahaan dengan harga 500-700rb per meter.
Ada tahapan yang dilakukan oleh pihak industri, sosialisasi dan penyelesaian dokumen amdal. Yang seharusnya dilakukan jauh sebelum pabrik itu ada. Ada pemutar balikan aturan, dimana dokumen amdal itu sendiri menyusul. Artinya, dirikan saja dulu pabriknya, setelah itu barusan amdal menyusul. Pabrik cari aman, mereka mencari orang-orang penting dikampung. Baik ulama, pengusaha, lsm, dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh. Tujuannya, untuk mengamankan usahanya, supaya masyarakat tidak berisik. Sudah barang pasti, pengamanan tidak gratis. Ada imbalan yang diberikan, bail upah, perojek atau kompensasi kelompok. Untuk ijin lingkungan kan bisa cincai
Masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh, ada kepentingan-kepentingan yang masuk. Disinilah politik devide et impera dilakukan. Bila ada masyarakat yang merasa dirugikan dan menuntut amdal misalnya, harus berhadapan dengan masyarakat sendiri (keamanan).
Di film Rayuan Pulau Palsu karya Watchdoc bisa tergambar jelas, masyarakat dan tokoh masyarakat yang pro reklamasi bisa di umrohkan, diberi kompensasi dengan jumlah sekian-sekian. Maka projek berjalan aman. Ya kurang lebih orang-orang seperti ini jualan agama.
Tenaga kerja lokal menjadi sorotan masyarakat, seperti saya ulas diatas. Dahulu, bila pabrik berdiri terdapat jatah, biasanya RT RW Kepala Pemuda mendapat jatah 2 orang. Kemudian diundi untuk kira-kira siapa yang berhak masuk. Tentu, dengan kriteria lulusan yang diinginkan pabrik. Saatu itu lulusan SMA. Kondisinya tidak demikian saat ini, dimana LSM memegang penuh untuk ketenaga kerjaan, kemudian di kolektif siapa saja yang boleh masuk. Namun, transparansi menjadi masalah.
Problematika ini sebetulnya masalah klasik, ketika orang-orang berpengaruh mampu dipegang oleh perusahaan. Semua urusan selesai dengan deal. Tanpa melibatkan masyarakat secara holistik.
Jadi gini, masyarakat dikonsentrasikan pada tenaga kerja, bukan lingkungan, mindset masyarakat juga sudah ketenagakerjaan bukan lingkungan, artinya yang paling mendesak adalah pekerjaan. Untuk lingkungan bisa ditempatkan dinomor 2. Ketika konsolidasi lingkungan masyarakat kurang tertarik.
Kondisi di kampung berbeda dengan di Bali ataupun Pati. Disana, mereka menolak habis-habisan investor masuk, lebih memilih sebagai petani. Ekonomi kerakyatan. Pati di Pegunungan Kendeng berdiri pabrik Semen. Di Bali menolak Reklamasi. Sudah barang pasti mereka ditawari pekerjaan A, B dan C. Beda daerah beda mindset. Tergantung seberapa kekuatan rakyatnya, kondolidasi dan goal yang dicapai dalam menuntut investor.
Devide et impera selalu digunakan, kapanpun dimanapun. Kekuatan rakyat adalah solusi, baik menghadapi perusahaan, maupun tokoh berpengaruh. Disinilah pentingnya sistem sosialis, merata dan menyeluruh diterapkan. Lantas, siapa pahlawan untuk menolong masyarakat dalam masalah-masalah tadi? Yang pasti bukan power renger, avenger maupun batman.
Post a Comment