Sesuai undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RepubliK Indonesia. Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara maupun badan Swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendaapatan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah.
Sebelum ada perubahan mengenai Ombudsman, pada keputusan presiden RI No. 44 tahun 2000 berbentuk Komisi Ombudsman Republic Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi Ombudsman RepubliK Indonesia dengan kewenangan lebih luas. Sesuai dengan Undang-undang No. 47 Tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia atau ORI berada tidak hanya dipusat, juga telah ada di beberapa daerah di Indonesia. Sat ini terdapat 23 provinsi di Indonesia yang telah memiliki perwakilan di daerah.
Maladministrasi Jika kita mengenal korupsi di masyarakat, beda dengan ORI, dikenal dengan maladministrasi. Dari data presentasi ORI saat diskusi di Cilegon, sejak tahun 2010 hingga 2012 laporan yang masuk di ombudsman daerah dan pusat dengan rincian sebagai berikut : di jogja sekitar 160, 203, 70 kasus. NTT dan NTB 169, 165, 105. Sumatera utara dan Aceh 94, 183,70. Jawabarat 0, 109, 31 jawa timur 0, 264, 74. Kalimantan Selatan 0, 92, 54. Sedangkan pelaporan ombudsman di pusat mencapai 714, 828, 486. Cita-cita Indonesia bebas korupsi atau maladministrasi memang di impikan oleh semua masyarakat. Uniknya, tinggi pelaku korupsi di Indonesia juga diimbangi tingginya masyarakat Indonesia yang benci terhadap korupsi. Balance yang terjadi harus di hilangkan dengan minimalisirnya prilaku koruptif. . Jumlah kasus yang ditangani Ombudsman, pemerintah daerah masih menjadi laporan tertinggi masyarakat dengan klasifikasi 33,5%. Disusul kepolisian dengan 17,59%. Dari kementerian berada di posisi ke tiga dengan 12,94%. Badan pertanahan Negara diposisi ke empat dengan 7,26%. Dan lembaga peradilan 7,26%.
Pelayanan publik yang baik harus didapatkan oleh masyarakat sebagai hak sebagai warga negara. Pentingnya sosialisasi mengenai peran ORI ke daerah secara continue, sesuai UU pelayanan publik.
Post a Comment